Pekanbaru,(Jurnalriau.com) – Bupati Pelalawan, H. Zukri, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025–2029. Forum strategis yang mengusung tema “Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)” ini berlangsung di Balai Serindit, Komplek Gubernuran Riau, Pekanbaru,Senin (30/6/2025).
Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, dan dihadiri secara virtual oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian PPN/Bappenas, menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan strategi pembangunan Riau dalam lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa Riau tidak bisa dibangun dengan cara biasa-biasa saja. “Kita menghadapi tantangan nyata: ketimpangan wilayah, keterbatasan akses dasar, kerusakan lingkungan, hingga ketergantungan pada sektor primer. Tapi kita juga punya modal kuat,” ujarnya.
Gubernur memaparkan capaian ekonomi Riau yang tumbuh 4,65% pada triwulan I 2025, dengan PDRB mencapai Rp1.112 triliun, menjadikannya terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Selain itu, IPM mencapai 75,67, tingkat kemiskinan turun ke 6,36%, pengangguran menyusut ke 3,70%, dan gini rasio membaik menjadi 0,306.
Visi Riau Bedelau diperkuat dengan tagline “Merawat Tuah, Menjaga Marwah”, dan diturunkan ke dalam enam program prioritas pembangunan: pendidikan dan kesehatan berkualitas, infrastruktur andal dan merata, ekonomi berbasis hilirisasi, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta perlindungan budaya dan lingkungan hidup.
Pemerintah Provinsi Riau juga menerapkan pendekatan spasial pembangunan melalui tiga Wilayah Pengembangan (WP): WP Bernilai, WP Pilar Meranti, dan WP Gasing. Pelalawan termasuk dalam WP Pilar Meranti bersama Pekanbaru, Kampar, Siak, dan Kepulauan Meranti.
Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menyampaikan pandangan strategis mengenai pentingnya pengelolaan pendapatan daerah yang tepat sasaran.
“Musrenbang RPJMD ini penting untuk menyelaraskan arah pembangunan. Tapi kita tidak hanya bicara soal pembangunan, kita bicara soal bagaimana pendapatan dikelola secara adil dan efektif untuk rakyat,” ungkap Bupati.
Bupati Zukri secara khusus mendorong inisiatif daerah dalam mempercepat hilirisasi dan mendorong proyek strategis daerah (PSD) menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kita tidak harus menunggu dari pusat. Daerah harus mulai menetapkan proyek strategisnya sendiri. Dari proyek strategis daerah inilah yang nantinya akan menjadi Proyek Strategis Nasional,” tegasnya. Ia menekankan perlunya skema penguatan PSN berbasis potensi lokal dan kolaborasi erat antara kabupaten dan pemerintah provinsi.
Bupati juga menggarisbawahi pentingnya perhatian pada infrastruktur, seperti penyelesaian Jalan Lintas Bono yang merupakan akses vital antara Pelalawan dan Indragiri Hilir, serta percepatan Tol Pekanbaru–Rengat yang membutuhkan dukungan komersial dan kebijakan tepat.
Di sektor pariwisata, Bupati Zukri mengusulkan agar sektor ini masuk dalam prioritas PSN, mengingat potensi ekonomi yang besar. Ia mendorong pengembangan Istana Sayap sebagai ikon pariwisata dan pusat budaya Melayu Provinsi Riau. Sebagai bentuk pelestarian budaya, Pemerintah Kabupaten Pelalawan sendiri telah menerapkan kebijakan berbahasa Melayu sekali dalam sepekan.
Terkait penanganan banjir, Bupati Zukri mengusulkan pembangunan waduk baru di Pangkalan, Sumatera Barat, melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), pembangunan waduk di Kampar Kiri, serta pengerukan sedimentasi sungai.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Pelalawan menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tata kelola kawasan hutan di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan sekitarnya.
“Kawasan hutan bukan hanya TNTN, tetapi juga HPT dan HPK yang menyangkut tanah masyarakat. Kami berharap ada kerja sama konkret agar status lahan dan hak masyarakat bisa diselesaikan secara adil,” pungkasnya, menyerukan kerja sama tim provinsi dengan pemerintah kabupaten untuk mendata kawasan-kawasan yang selama ini belum memiliki kejelasan status. (Inf)
