PEKANBARU,Jurnalriau.com — Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Pekanbaru resmi menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru guna memberikan pendampingan hukum gratis bagi Anak Binaan yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Kesepakatan penting tersebut ditandai dengan pembahasan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung khidmat pada Jumat, 13 November 2026, bertempat di Kantor LPKA Kelas IIA Pekanbaru. Kolaborasi ini dihadiri langsung oleh jajaran pejabat struktural dan fungsional LPKA Pekanbaru, serta tim advokat, paralegal, dan pengurus LBH Tuah Negeri Nusantara.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjamin hak konstitusional Anak Binaan serta memperluas akses keadilan (access to justice) bagi kelompok rentan yang kerap menghadapi kendala finansial dalam proses hukum.
Pertemuan antara LPKA Kelas IIA Pekanbaru dan LBH Tuah Negeri Nusantara tidak hanya berfokus pada seremoni penandatanganan MoU semata, melainkan juga merumuskan petunjuk teknis pelayanan, persyaratan penerima bantuan, hingga program edukasi berkala berupa penyuluhan hukum rutin.
Kepala LPKA Kelas IIA Pekanbaru, Dadang Firmansyah, Amd.Ip., SH., MH, menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi dan minimnya pemahaman hukum tidak boleh menjadi tembok penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan seimbang.
“Banyak dari orang tua Anak Binaan yang tidak mampu dan belum memahami serta mengerti, bahkan tidak sanggup menggunakan jasa seorang Advokat/Penasihat Hukum. Maka dari itu, kehadiran LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru ini sangat dibutuhkan guna menjamin hak dari Anak Binaan dalam proses hukumnya,” tegas Dadang Firmansyah.
Dadang turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LBH Tuah Negeri Nusantara atas kepedulian dan kesediaannya membangun kolaborasi produktif. Menurutnya, sinergi ini akan memastikan setiap Anak Binaan mendapatkan hak dampingan advokat profesional tanpa membebani kondisi ekonomi keluarga.
Ketua LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru, Gilang Ramadhan, SH., MH, menjelaskan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum gratis ini dirancang dengan prinsip transparansi, kepastian prosedur, dan kemudahan akses bagi para penerima manfaat.
“Bantuan hukum ini memang kita peruntukkan bagi Anak Binaan yang betul-betul tidak mampu dan membutuhkan pendampingan hukum. Orang tua Anak Binaan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu setingkat kelurahan atau desa, kemudian identitasnya juga harus jelas,” terang Gilang Ramadhan.
Memahami kendala teknis di lapangan seperti sulitnya komunikasi dengan orang tua atau hambatan birokrasi dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kedua belah pihak telah menyepakati solusi diskresi demi efektivitas program.
Apabila pihak keluarga mengalami hambatan pengurusan SKTM, maka Anak Binaan dapat mengajukan permohonan langsung kepada LPKA Kelas IIA Pekanbaru agar dapat difasilitasi penerbitan SKTM pengganti melalui koordinasi dengan pihak kelurahan atau desa setempat.
Komitmen kedua lembaga langsung dibuktikan di hari yang sama usai prosesi penandatanganan kerja sama selesai digelar. Tim advokat dan paralegal LBH Tuah Negeri Nusantara bergegas menuju Aula LPKA Kelas IIA Pekanbaru untuk melaksanakan penyuluhan hukum perdana.
Kegiatan penyuluhan hukum ini diikuti dengan penuh antusias oleh 40 Anak Binaan. Dalam sesi tersebut, para anak binaan diberikan pemahaman dasar mengenai hak-hak hukum mereka, tata cara pendampingan perkara, serta motivasi agar tetap optimis menata masa depan.
Melalui kerja sama terstruktur ini, LPKA Kelas IIA Pekanbaru dan LBH Tuah Negeri Nusantara berharap seluruh proses pelayanan hukum bagi Anak Binaan yang tidak mampu dapat berjalan efisien, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi penegakan keadilan anak di Indonesia.(Red)
