SOREK DUA, Jurnalriau.com — Suasana politik menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, mendadak memanas pada Selasa malam (17/11/2026). Acara kenduri yang diselenggarakan oleh calon kepala desa petahana (incumbent) nomor urut 1, Zainuddin, memicu gelombang keberatan dan protes keras dari dua calon pesaingnya.
Kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa tersebut dipersoalkan lantaran berlangsung bertepatan dengan detik-detik terakhir masa tenang, hanya beberapa jam sebelum pencoblosan dimulai pada Rabu (18/11/2026).
Calon nomor urut 2, Eriyanto, SE, menegaskan bahwa langkah petahana mengumpulkan warga pada masa tenang memunculkan tanda tanya besar terkait kepatuhan terhadap regulasi Pilkades.
”Kami keberatan karena kenduri tersebut diduga menghadirkan warga pada malam terakhir masa tenang. Mengapa harus dilaksanakan tepat malam sebelum pencoblosan? Kami berharap panitia dapat menyikapi persoalan ini secara adil,” ujar Eriyanto saat menyampaikan laporan resminya kepada Panitia Pilkades.
Sikap senada turut disampaikan oleh calon nomor urut 3, Syamsudin. Pihaknya mempertanyakan urgensi serta etika di balik pemilihan waktu penyelenggaraan hajatan tersebut.
”Kalau memang kenduri atau hajatan, menjadi pertanyaan mengapa harus dilaksanakan malam sebelum pemungutan suara. Kami berharap seluruh calon menghormati masa tenang dan aturan Pilkades,” tegas Syamsudin.
Polemik ini kian mencuat setelah Ketua Panitia Pilkades Sorek Dua, Zamriono, mengonfirmasi bahwa pihak panitia pun menaruh perhatian serius serta turut menyampaikan keberatan atas dinamika yang terjadi di lapangan.
”Kami turut menyampaikan keberatan atas kegiatan tersebut. Namun, calon yang bersangkutan beralasan bahwa kenduri harus dibedakan dari kampanye dan menyebut telah memperoleh izin dari pihak kepolisian,” ungkap Zamriono menjelaskan posisi panitia.
Meskipun pihak petahana berdalih bahwa agenda tersebut merupakan syukuran pribadi yang mengantongi izin kepolisian, publik memandang perlu adanya pemisahan tegas antara izin keramaian publik dan aturan kepatuhan masa tenang Pilkades.
Hingga naskah berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi apakah ajang kenduri tersebut terbukti memenuhi unsur kampanye terselubung atau pelanggaran administratif. Panitia Pilkades Sorek Dua diharapkan bergerak cepat dan objektif dalam melakukan klarifikasi fakta di lapangan guna menjamin asas keadilan bagi seluruh kandidat serta menjaga kondusivitas wilayah selama proses pemungutan suara berlangsung.
(Salman)




















